Fraksi PDI-P: Interpelasi Harus Terkait Kebijakan Luas
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, interpelasi dapat terjadi jika konteks kebijakan yang strategis dari gubernur berakibat luas ke masyarakat.
Hal ini disampaikan saat Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta menyatakan akan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Kalau dibahas omongan soal pergub kambing, itu tidak diskriminasi. Maksudnya (Ahok) kan ditata sedemikian rupa. Artinya gak ada diskriminatif. Itu juga tidak ngaruh dengan interpelasi," ungkap Jhonny di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Pernyataan Ahok, kata dia, merupakan gaya bahasa dan etika pribadi sehingga tidak dapat dikaitkan kebijakan. Jhonny pun menilai, interpelasi yang akan ditandatangani minimal 15 orang itu akan memengaruhi kinerja DPRD itu sendiri.
"Negara kita kan demokrasi Pancasila, mari kita duduk sama-sama. DPRD ini pemerintahan di daerah. Gubernur beserta DPRD adalah mitra. Buat apa kita begitu berlebihan," tutur Jhonny.
Sebelumnya, fraksi Partai Gerinda M Taufik menyatakan ada kebijakan Ahok yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Etika Ahok dinilai menimbulkan reaksi publik.
0 Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)